Akumindo: UMKM Harus Jadi Prioritas Dalam RUU Ciptaker

Ciptakerja.com – Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingratubun, mendorong pemerintah supaya prioritaskan dan memberikan perhatian lebih kepada UMKM saat pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Ikhsan meminta pemberdayaan UMKM menjadi prioritas pemerintah dalam RUU Ciptaker terkait kemudahan yang diberikan kepada UMKM seperti izin, sertifikasi, dan akses permodalan.

“Misal kemudahan izin, sertifikasi, dan akses permodalan itu harus tetap ada. Hal yang memberikan kemudahan bagi UMKM itu harus ada dalam undang-undang. Wajib dan itu dilaksanakan pemerintah dan kita sebagai masyarakat mematuhi itu,” kata Ikhsan, Minggu (28/6/2020).

Dalam kesempatan itu, ketua akumindo ini tidak hanya meminta memprioritaskan UMKM, tetapi juga meminta ada klasifikasi yang jelas antara usaha mikro, kecil, dan menengah dalam RUU Ciptaker. Klasifikasi ini didasarkan pada besaran omzet dan jumlah aset usaha sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

“RUU Cipta Kerja (RUU Ciptaker) harus mengklasifikasi usaha mikro apa, kecil apa dan menengah apa, berdasarkan omzet dan aset. Bidang-bidang usahanya juga harus dijelaskan sesuai dengan UU 20 Tahun 2008. Misal, jenis usahanya produksi, jasa, dan jasa keuangan. Input kami, klasifikasi itu harus tetap ada,” jelas Ikhsan.

Selain itu, ketua akumindo juga menjelaskan, klasifikasi jenis usaha berdasarkan besaran omzet dan jumlah aset nantinya akan memberikan rasa keadilan bagi para pelaku UMKM.

“Klasifikasi itu akan membedakan perlakuan terhadap UMKM. Kalau mikro, dia akan mendapat keberpihakan berupa pajak ringan misalnya. Kalau tidak ada klasifikasi, berarti semua sama pajaknya,” terang dia.

Dalam kesempatan lain, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, UMKM saat ini butuh dukungan dan kemudahan untuk berusaha. Karenanya, infrastruktur yang mendukung UMKM mulai dari perizinan hingga sertifikasi harus lebih sederhana sebagaimana diatur dalam RUU Ciptaker.

“Ini perlu dilakukan agar UMKM kita kembali bergeliat. Perizinan dan sertifikasi harus dipermudah melalui RUU Cipta Kerja (RUU Ciptaker),” kata Shinta.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *