Hari Buruh, Presiden Jokowi dan RUU Cipta Kerja

Ciptakerja.com – Hari Buruh memiliki sejarah menarik yang panjang nan terjal di Indonesia. Seperti apa Hari Buruh di bawah pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo?  

Hari Buruh pertama kali diperingati di Indonesia pada masa kolonial Belanda. pada 1 Mei 1918. Pada peringatan hari buruh tahun 1921, HOS Tjokroaminoto ditemani muridnya, Sukarno, berpidato. Ia mewakili serikat buruh di bawah pengaruh Sarekat Islam. Namun pada 1926, perayaan Hari Buruh dilarang oleh pemerintahan Kolonial Belanda.

Hari Buruh kembali bisa diperingati setelah Indonesia merdeka, 1 Mei 1946. Bahkan Pada 20 April 1948, pemerintah menetapkan UU No. 12/1948 tentang Kerja. Salah satu isinya menetapkan setiap 1 Mei buruh dibebaskan dari kewajiban bekerja.

Pada pemerintahan otoriter Soeharto, Hari Buruh dilarang dirayakan atau diperingati. Rezim Orde Baru menuduh tanpa dasar bahwa kegiatan memperingati Hari Buruh itu berbau dan disusupi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Setelah Orde Baru tumbang, buruh kembali bisa memperingati Hari Buruh dan 1 Mei kembali ditetapkan sebagai hari libur saat di penghujung pemerintahan Presiden SBY periode kedua. Lantas seperti apa Hari Buruh di masa Presiden Joko Widodo?

Saat Pemilu Presiden 2014, salah satu serikat buruh terbesar di negeri ini, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung pasangang Prabowo-Hatta, pesaing Jokowi-JK.  Deklarasi dukungan KSPI saat itu diwakili Ketua KSPI, Said Iqbal. Pada pilpres 2019, mereka juga kembali mendukung capres Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Meski demikian, selama menjabat Presiden 2 periode, Jokowi tetap berpihak pada kelompok buruh. Bukan hanya kepada beberapa serikat buruh yang menunjukan dukungan pada Jokowi saat pilpres 2014 dan 2019, tapi kepada semua buruh. Wajar saja, karena Presiden Jokowi sendiri pernah menjalani hidup sebagai seorang buruh. Sebelum menjadi pelaku UMKM meubel, Jokowi bekerja sebagai buruh meubel.

Di sisi lain, Pemerintah Joko mengeluarkan sejumlah regulasi terkait buruh, seperti regulasi tentang Upah Minimum Provinsi dan meneken Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Jaminan ini tergabung dalam program BPJS ketenagakerjaan, yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi menerima kunjungan Said Iqbal dan ketua serikat buruh lainnya yang ingin mengajukan tuntutan-tuntutan terkait peburuhan. Terakhir Jokowi menerima Said Iqbal, dkk. dalam tuntutan terkait RUU Cipta Kerja. Mereka meminta DPR RI dan pemerintah menangguhkan pembahasan klaster ketenagakerjaan.

Jokowi memenuhi permintaan mereka, meskipun Jokowi mengusulkan RUU Cipta Kerja dengan klaster ketenagakerja, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja. Baik pekerja tetap, kontrak ataupun alih daya (outsourcing).

Pekerja outsourcing hak-hak dasarnya akan disamakan dengan pekerja pada umumnya, bahkan RUU Cipta Kerja mengusulkan pasal baru: pengusaha wajib memberikan pesangon bagi pekerja outsourcing yang masa kontraknya habis.

Selain itu, RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menarik ke Indonesia para investor industri padat karya supaya dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi 7 juta saudara-saudara kita yang belum beruntung karena masih menganggur, 2 juta angkatan kerja baru yang muncul setiap tahun dan puluhan juta para pekerja informal seperti buruh  harian lepas dan pekerja kasar informal lainnya.

Simpelnya, RUU Cipta Kerja ingin menciptakan kesejahteraan masyarakat seluas mungkin dengan penciptaan lapangan kerja melalui investasi-investasi di industri padat karya, kemunculan dan perkembangan UMKM-UMKM, dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan para pekerja.

Selamat Hari Buruh!

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *