MUI Dinilai Berlebihan Terkait Pengaturan Label Halal

Ciptakerja.com – Kekhawatiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pengaturan jaminan produk halal (JPH) dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang memberikan kewenangan ormas Islam dapat mengeluarkan sertifikasi label produk halal dinilai terlalu berlebihan oleh Perkumpulan Institut Produk Halal dan Baik.

Lembaga yang didirikan antara lain oleh (alm) KH Sholahudin Wahid atau Gus Sholah itu justru menilai RUU Ciptaker memperlihatkan terobosan dan semangat baru. Karena RUU ini justru agar pengaturan label halal atau JPH lebih mudah, murah, cepat dan melibatkan dukungan masyarakat lebih luas.

‘’Monopoli MUI dihapus. Dalam RUU Ciptaker, ormas Islam lain bisa memberikan sertifikasi halal. Itu bagus. Kekhawatiran MUI bahwa ini akan menimbulkan ‘konflik fatwa’ kami kira berlebihan dan kurang beralasan,’’ kata Andy Soebjakto Molanggato, Ketua Dewan Pengurus Halal Institut (7/6/2020).

Andy mengatakan, proses pengesahan RUU Ciptaker memang akan berliku. Alasannya, dinilai Andy, karena penyebabnya adalah potensi upaya dari pihak-pihak yang kepentingannya dirugikan.

“Di antara pihak-pihak yang berpotensi merasa ‘’terganggu’’ kepentingannya, kalau dalam konteks sertifikasi halal, ya MUI dan LPPOM MUI,’’ kata Andy lagi.

Terkait kekhawatiran akan terjadi konflik fatwa dan kebingungan umat jika pengaturan label halal atau JPH tidak lagi dalam satu pintu sebagaimana disampaikan MUI, dinilai Halal Institut berlebihan dan seharusnya hal itu tidak perlu.

Karena substansi, keilmuan dan kapasitas membuat fatwa halal bukan eksklusif milik MUI.

‘’Sejak ratusan tahun lalu ulama-ulama kita di berbagai pesantren atau perguruan tinggi memiliki kapasitas itu. Selain itu, mayoritas ulama dan masyarakat muslim di Indonesia kan mazhabnya Sunni, pengikut Imam Syafi’i. Jadi mereka memiliki pemahaman hampir sama dalam mengkaji kehalalan satu produk,’’ papar Andy lagi.

Bagi Andy, alasan spesifik fatwa tidak boleh lagi dimonopoli MUI adalah untuk menghindari bottle neck (antrian panjang) dalam sertifikasi produk halal. Selama era voluntary MUI hanya sanggup menangani sekitar 50.000-80.000 produk. Padahal setelah mandatory akan muncul kebutuhan jaminan halal untuk jutaan produk per tahun.

‘’Klaim sepihak bahwa MUI mampu melaksanakan 102 juta fatwa dalam satu tahun justru membuka kecurigaan apa sesungguhnya motivasi MUI? Faktanya dari sekitar 5.000 pengajuan sertifikasi produk halal yang telah dialihkan ke LPPOM dan MUI sejak 17 Oktober 2019 hingga saat ini (Juni 2020) hanya 30 produk yang sudah selesai penetapan fatwa halalnya,’’ papar Andy lagi.

Bagi Andy, justru gambaran kemudahan terlihat dalam draft RUU Ciptaker karena misalnya, memodifikasi kewajiban sertifikat halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Yakni cukup dengan pernyataan (self declare) berdasarkan standar halal yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *