Omnibus Law Cipta Kerja untuk Tingkatkan Perlindungan Pekerja Setelah Wabah Covid-19

Ciptakerja.com – RUU Cipta Kerja dapat mendorong peningkatan lapangan kerja dan investasi untuk memacu pertumbuhan kegiatan usaha, serta meningkatkan perlindungan pekerja. Seperti diketahui, dampak dari pandemi covid-19 tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tapi juga pada perekonomian. Banyak perusahaan gulung tikar dan jutaan pekerja di-PHK, sebagian tanpa pesangon.

RUU Cipta Kerja  saat ini tengah di tahap pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Banyak pihak berharap RUU ini segara disahkan untuk menjadi salah satu  instrumen untuk upaya penyelamatan dan kebangkitan perekonomian Indonesia paska wabah covid-19.

Disampaikan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, Senin (27/4) lalu Pemerintah berharap dengan adanya RUU Cipta Kerja ini dapat mendorong peningkatan lapangan kerja dan investasi untuk memacu pertumbuhan kegiatan usaha, serta meningkatkan perlindungan pekerja, terutama paska pandemi Covid-19.

Perlindungan pekerja memang perlu diperhatikan dan wabah covid-19 ini membuka mata kita bahwa hak-hak pekerja tidak sepenuhnya terlindungi saat di-PHK pada masa wabah. Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan pesangon dan hak-hak lainnya.

RUU Cipta Kerja mengatur hak yang diperoleh pekerja yang terkena PHK. Selain menerima hak dari perusahaan, yang baru dari RUU ini adalah pekerja terkena PHK juga akan menerima hak dari pemerintah.

Pasal 156 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.

Selain mendapat pesangon dari perusahaan, RUU Cipta Kerja menambahkan jaminan sosial untuk buruh yang di-PHK, antara lain Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Pada pasal 46D RUU Cipta Kerja, Pemerintah akan memberikan pelatihan, memberi uang saku selama 6 bulan, serta penempatan kerja.

Dengan aturan perlindungan pekerja dalam RUU Cipta Kerja ini, jika perusahaan tak kunjung memberikan pesangon bagi pekerja PHK karena berbagai alasan, sembari menunggu hak pesangon keluar, pekerja mendapatkan segera pelatihan kerja, uang saku selama 6 bulan, serta penempatan kerja dari pemerintah.

Aturan ini terdapat dalam klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Sayangnya, ada sejumlah pihak yang menekan pemerintah untuk menunda pembahasaan klaster ketenagakerjaan yang sarat dengan peningkatan perlindungan hak-hak dan kesejahteraan pekerja. Bukan hanya pekerja tetap, tapi juga pekerja outsourcing (alih daya).

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *