Pelibatan Ormas Islam Dalam Sertifikasi Halal Membantu UMKM

Ciptakerja.com – Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dalam draf pasal 33 memberikan kewenangan kepada organisasi masyarakat islam (ormas islam) berbadan hukum mengeluarkan sertifikasi halal. Terobosan ini dinilai membantu Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) mengurus produk halal.

Pelibatan ormas islam dalam sertifikasi halal ini disambut baik petinggi ormas Islam Nahdlatul Wathan sekaligus mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) karena akan sangat membantu UMKM.

Menurut TGB, pelibatan wewenang sertifikasi halal kepada ormas Islam sebuah terobosan hukum yang patut diapresiasi. Ia juga menegaskan ada tiga kaidah yang patut diperhatikan ormas islam dalam mengeluarkan sertifikasi halal. Pertama, kaidah kepastian.

“Sertifikasi itu harus bisa diterima oleh semua. Tidak menyebabkan UMKM harus melakukan sertifikasi lain karena lembaga ini bermasalah. Perlu kepastian,” kata TGB, (27/06/2020).

Kedua, kaidah efisiensi. TGB menjelaskan jika proses sertifikasi produk halal tidak boleh menyulitkan UMKM secara pembiayaan. Pembiayaan harus memudahkan UMKM.

Ketiga, lanjut TGB, siapapun yang diberikan kewenangan dalam membantu memberikan sertifikasi halal kepada UMKM harus memanfaatkan infrasturktur laboratorium dan fasilitas yang ada di setiap daerah. Hal ini bertujuan untuk memangkas biaya yang muncul dalam proses sertifikasi.

“Karena kita punya banyak fasilitas untuk itu,” kata TGB.

Ia memberikan contoh misalnya pelibatan ormas islam yang diberikan kewenangan dalam mengeluarkan sertifikasi halal. Di daerah ada laboratorium kesehatan yang bisa ikut di dalam proses sertifikasi. Pemberian kewenangan ini harus dibarengi dengan pemanfaatan semua infrastruktur yang ada di daerah sehingga nanti biayanya tidak besar.

Selain memenuhi tiga kaidah di atas, mantan Gubernur NTB ini juga mendorong agar pemerintah mengalokasikan dana bantuan UMKM untuk melakukan sertifikasi halal. Ia mengatakan, hal serupa telah dia lakukan saat meluncurlan Lombok sebagai destinasi pariwisata halal.

Salah satu yang dilakukan adalah sertifikasi besar-besaran. Saat itu, tutur TGB, daerah yang mengeluarkan dana melalui APBD. Pemda membuat kontrak dengan BPOM. Dengan dana tertentu, kewajiban BPOM adalah mensertifikasi semua UMKM yang ada di NTB.

“Menurut saya, tidak ada salahnya jika negara memberikan pendanaan di awal ini karena banyak UMKM yang belum punya kemampuan untuk melakukan sertifikasi secara mandiri. Itu bisa meminimalisir kesulitan yang timbul akibat sertifikasi,” kata TGB.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *