RUU Cipta Kerja Perkuat Perlindungan Buruh Perempuan Korban PHK

Ciptakerja.com – Pandemi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, baru-baru ini angka postif sudah mencapai 100 ribu. Hal ini membuat kondisi  ekonomi semakin terpuruk, membuat banyak sektor usaha harus berhenti . Banyak perusahaan dari berbagai sektor industri yang terpaksa harus merumahkan para pegawainya sehingga banyak yang kehilangan penghasilan, termasuk buruh perempuan. 

Terkait kondisi buruh perempuan di tengah pandemi  Covid-19 Stasiun Radio Komunitas Marsinah FM dan Kelompok Belajar Perburuhan (Kobar) melakukan survei daring. Berdasarkan survei daring ini 63,5% buruh perempuan terdampak pandemi dengan pengaruh langsung ke panghasilan. 

Dalam survei mengatakan, perusahan menggunakan tidak ada order untuk dikerjakan sehingga membuat banyak buruh perempuan di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dirumahkan tanpa dibayar dan dirumahkan dengan upah dipotong. 

“Tidak ada order bukan berarti perusahaan merugi, karena klaim semacam ini tidak pernah dibuktikan dengan membuka laporan keuangan perusahaan kepada buruh” ujar Pendiri Marsinah FM, Dian Septi Trsinanti, selasa (28/7)

Kondisi buruh perempuan yang penghasilannya terdampak  pandemi Covid-19 semakin rentan. Sebab berdasarkan hasil survei 68,7% menempati hunian yang disewa dengan sistem pembayaran per bulan.  Selanjutnya,  53% buruh perempuan terdampak pandemi merupakan orang tua yang menanggung sendiri seluruh kebutuhan anak .

Melihat kondisi buruh perempuan ditengah pendemi Covid-19 seperti yang dipaparkan dalam survei, dibutuhkan sebuah aturan yang memberikan perlindungan kepada  buruh perempuan yang menjadi korban PHK agar tidak dirugikan lagi dan hak-haknya dapat dipenuhi.

Sebelum survei ini dirilis pemerintah dan DPR memberikan sebuah tawaran aturan untuk semakin memberikan perlindungan kepada buruh termasuk yang menjadi korban PHK melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar John Kennedy Azis mengatakan RUU Ciptaker menyiapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebagai komponen tambahan dalam pesangon untuk pegawai yang terkena PHK. 

“Pekerja yang terkena PHK tetap mendapatkan kompensasi PHK berupa pesangon, penghargaan masa kerja, kompenasasi lainnya, dan menambahkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” kata John Kennedy dalam keterangnnya di Jakarta, Jumat (24/7) 

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *