Syarikat Islam Soroti Pelabelan Halal Di Omnibus Law

Ciptakerja.com – Organisasi Syarikat Islam yang dipimpin Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva soroti dan angkat bicara mengenai revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH) atau pelabelan halal produk melalui Omnibus Law Cipta Kerja.

“Syarikat Islam, memandang perlu dilakukannya perubahan materi hukum di dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law Cipta Kerja), khususnya berkenaan dengan ketentuan prosedur Jaminan Produk Halal terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU-JPH),” kata Hamdan dalam keterangan tertulis, (27/7/2020).

Untuk itu, Syarikat Islam soroti dan memberikan usulan tujuh pasal dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang terkait pelabelan halal, yaitu:

Baca juga tentang : Agar Tidak Berbelit-bebelit, PBNU Dukung Penetapan Produk Halal di RUU Cipta Kerja Tidak Dimonopoli Satu Ormas

Pertama, memperhatikan beberapa pasal terkait, Syarikat Islam berpandangan bahwa ketentuan-ketentuan pada Pasal 7, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 14 ayat 2 huruf (f) UU-JPH perlu ditinjau ulang agar dapat menciptakan kesetaraan posisi di antara ormas Islam. Penyebutan nama salah satu ormas sangat mencederai prinsip kesetaraan tersebut. Hal ini menimbulkan state favoritism dalam memandang ormas-ormas Islam. Tentunya hal ini harus diperbaiki dengan melibatkan seluruh ormas Islam berbadan hukum, terlebih ormas Islam yang sudah ada sebelum Republik ini ada dan bahkan memberikan inspirasi dan berjuang untuk kemerdekaan.

Kedua, Syarikat Islam soroti bahwa kewenangan dalam proses penentuan dan pelabelan kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat bangsa tidak hanya kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Idealnya adalah melibatkan ormas lainnya agar terjadi kerja sama yang saling mendukung dalam semangat kebajikan dan taqwa.

Ketiga, terkait dengan kedudukan MUI yang dalam kesejarahannya dibentuk dan didirikan oleh 10 (sepuluh) Ormas Islam dan lembaga kerohanian lainnya, maka pengertian “Ormas Islam yang Berbadan Hukum” yang berwenang membentuk LPH sebagaimana maksud UU JPH diberi batasan yaitu adalah berdasarkan pertimbangan MUI bersama-sama ormas Islam pendiri MUI.

Keempat, MUI bersama ormas Islam dimaksudkan di atas mempunyai kewenangan yang sama untuk menetapkan fatwa pelabelan kehalalan produk, memberikan sertifikasi auditor halal, dan akreditasi LPH bersama-sama BPJPH.

Kelima, Syarikat Islam setuju dengan diberikan kewenangan self-declair kepada pelaku UMKM untuk menetapkan sendiri kehalalan produknya, dengan juga menerapkan dan menegakkan sanksi-sanksi hukum terhadap produk-produk yang memalsukan kehalalannya.

Keenam, Syarikat Islam memandang urusan sertifikat halal tidak boleh dipandang sebagai urusan bisnis LPH, tetapi harus dilihat sebagai urusan ummat yaitu kenyamanan ummat memakan atau menggunakan produk halal, dan urusan kemajuan ekonomi ummat.

Ketujuh, Syarikat Islam memandang bahwa untuk menjamin LPH mengeluarkan rekomendasi pemberian sertifikat halal yang benar dan bertanggung jawab, maka LPH bertanggung jawab secara hukum atas kehalalan produk yang direkomendasikannya, telah melalui proses pemeriksaan yang benar dan bertanggung jawab.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *